Kabar mengejutkan datang dari dunia politik Indonesia. Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan tersebut menjadi perhatian publik setelah Gibran menyerahkan surat pernyataan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Presiden Prabowo menyatakan telah menerima dan menghormati keputusan tersebut.
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah meningkatnya polemik mengenai persyaratan pendidikan yang menjadi salah satu persoalan dalam perjalanan politiknya. Sebelumnya, sejumlah putusan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran memicu perdebatan publik dan desakan politik. Bahkan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi dikabarkan mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari proses politik.
Sebelum menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dalam pernyataan resminya, Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan Gibran merupakan langkah yang diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara. Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan sejak awal masa jabatan pada 2024.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memproses surat pengunduran diri tersebut sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Setelah pengunduran diri diproses, Presiden Prabowo diharapkan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih sebagai pengganti. Proses pengisian jabatan tersebut menjadi perhatian karena posisi Wakil Presiden memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan dan stabilitas politik nasional.
Keputusan mundur Gibran Rakabuming Raka pun menjadi salah satu peristiwa politik besar sepanjang 2026. Berbagai tanggapan muncul dari masyarakat, kalangan politik, hingga pengamat pemerintahan yang menilai keputusan tersebut akan membawa dampak terhadap dinamika politik nasional. Di tengah situasi tersebut, publik kini menantikan proses penetapan Wakil Presiden pengganti serta langkah pemerintahan Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas dan memastikan program-program nasional tetap berjalan.
