Pemerintah daerah membutuhkan Web GIS (Geographic Information Systems) untuk membuka data spasial program publik secara transparan dan mudah dipahami masyarakat. Sistem ini membantu instansi menjelaskan lokasi proyek, sasaran anggaran, dan dampak kebijakan secara visual. Penerapan Web GIS berlangsung di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Dan Makassar untuk memperbaiki pemahaman publik.
Banyak program pemerintah sulit dipahami karena informasi hanya tersedia dalam dokumen teks dan tabel. Survei Kementerian PANRB menunjukkan warga kesulitan memahami laporan program daerah. Web GIS mengubah data tersebut menjadi peta interaktif yang menampilkan lokasi kegiatan, nilai anggaran, dan jadwal pelaksanaan. Web GIS menyatukan data lintas instansi dalam satu platform daring. Misalnya Pemerintah Kota mengintegrasikan 18 jenis data, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Sistem ini memuat proyek aktif dengan pembaruan mingguan selama tahun anggaran berjalan sehingga tercapainya keterbukaan peta meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Web GIS juga membantu perencanaan berbasis kebutuhan wilayah. Pemerintah menggunakan peta kepadatan penduduk dan akses layanan untuk menentukan lokasi pembangunan fasilitas umum. Pemanfaatan Web GIS berdampak pada komunikasi publik yang lebih jelas. Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat mencatat peningkatan kunjungan portal informasi setelah menampilkan peta program. Durasi rata-rata kunjungan pengguna naik karena visualisasi yang mudah dipahami.
Dari sisi internal, Web GIS mempercepat koordinasi antarperangkat daerah memangkas waktu sinkronisasi data perencanaan. Pengurangan waktu ini membantu percepatan penetapan prioritas pembangunan sebelum pembahasan anggaran. Pengembangan Web GIS nasional melibatkan Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini selaras dengan kebijakan Satu Peta untuk memastikan standar data dan interoperabilitas.
